Gelombang informasi yang tidak terverifikasi kembali membanjiri ruang digital. Isu adanya ribuan orang dari berbagai daerah akan masuk ke Jakarta untuk melakukan aksi demonstrasi terbukti tidak benar. Informasi menyesatkan ini dinilai hanya upaya memperkeruh suasana dan memecah konsentrasi publik.
Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Karopenmas Divisi Humas Polri, menegaskan agar masyarakat tidak terjebak dalam arus kabar palsu maupun ajakan demonstrasi anarkis.
“Bijaklah menyikapi setiap informasi. Jangan sampai provokasi di media sosial maupun pesan berantai memecah ketertiban,” tegasnya.
Majelis Ulama Indonesia melalui Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi, Masduki Baidlowi, juga menyerukan hal serupa. Menurutnya, masyarakat bawah lebih membutuhkan stabilitas untuk mencari nafkah ketimbang larut dalam aksi destruktif.
“Jangan biarkan anarki merugikan kita sendiri,” ujarnya.
Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama, mengingatkan jajarannya di seluruh daerah untuk menjaga ketertiban dan tidak terbawa arus provokasi. Ia menekankan pentingnya menyampaikan aspirasi sesuai aturan hukum. “Demokrasi itu untuk kebaikan bersama, bukan untuk merusak,” katanya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mengajak seluruh elemen masyarakat agar kembali pada semangat persatuan. “Mari kita jaga kota ini tetap kondusif, aman, dan damai,” serunya.
Suara senada juga datang dari Lampung. Ketua MUI Lampung Prof. Mukri mengingatkan dampak buruk aksi anarkis yang merusak fasilitas publik. “Gedung yang dibakar, kantor pemerintah dihancurkan, itu justru merugikan rakyat sendiri,” tegasnya.
Tokoh hukum Lampung, Sukriadi Siregar, menekankan perlunya sinergi. “Masyarakat fokus pada penyampaian aspirasi damai, aparat fokus pada pengamanan. Itu kuncinya,” ujarnya.
Selain tokoh agama dan pejabat, kalangan publik figur pun angkat bicara. Aktris Nana Mirdad mengingatkan pengikutnya di media sosial agar berhati-hati membagikan informasi. “Pilah mana berita benar dan mana yang tidak,” tulisnya.
Komitmen menjaga kedamaian juga datang dari Pekalongan, di mana organisasi keagamaan, kepemudaan, dan kemasyarakatan menyatakan penolakan terhadap demonstrasi anarkis yang merusak fasilitas umum.
Di tengah derasnya arus digital, masyarakat diminta lebih kritis terhadap informasi yang diterima. Hanya dengan sikap bijak dan tidak mudah terprovokasi, persatuan dan ketertiban dapat terjaga.