Lampung Tengah – Perkumpulan Mahasiswa dan Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (PMD KAHMI) Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk berada di garis terdepan dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait penanganan konflik lahan yang masih terjadi di Kabupaten Lampung Tengah.
Persoalan lahan yang berulang kali mencuat di daerah tersebut selama ini dinilai telah menjadi sumber keresahan warga. Sengketa kepemilikan dan pengelolaan tanah bukan hanya memicu ketegangan antarkelompok masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas keamanan daerah. Menyadari hal itu, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus mengupayakan langkah penyelesaian yang mengedepankan jalur hukum, mediasi, dan pendekatan sosial.
Ketua PMD KAHMI Lampung, Dr. Hasbi Hasan, MH., menyampaikan bahwa organisasinya mendukung penuh langkah pemerintah, sekaligus mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu atau informasi yang tidak jelas sumbernya.
“Kami di PMD KAHMI meyakini bahwa pemerintah tengah berupaya memberikan solusi yang adil dan menenangkan semua pihak. Karena itu, kami menyerukan agar masyarakat tetap tenang, tidak terprovokasi, dan mendukung proses penyelesaian yang sedang berjalan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, PMD KAHMI menilai bahwa keterlibatan masyarakat sipil, khususnya organisasi pemuda, kemahasiswaan, serta tokoh adat, akan sangat menentukan terciptanya iklim yang kondusif. Alumni HMI merasa memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menjaga suasana, memberikan edukasi hukum, dan mendorong penyelesaian damai yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
Selain mengajak masyarakat untuk menahan diri, PMD KAHMI juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan elemen masyarakat. Dengan begitu, setiap langkah penyelesaian yang ditempuh dapat berjalan transparan, adil, dan mengutamakan kepentingan bersama.
“Konflik lahan seharusnya menjadi momentum bagi kita untuk lebih mempererat persatuan. Jangan sampai ada celah yang dimanfaatkan pihak tertentu untuk memecah belah masyarakat. Kami berkomitmen mengawal agar kebijakan pemerintah dapat berjalan efektif, serta memastikan keadilan tetap ditegakkan,” tambah Hasbi Hasan.
Saat ini, pemerintah daerah bersama aparat kepolisian dan TNI terus melakukan pendekatan persuasif dengan mengedepankan mediasi, sembari menegakkan aturan hukum. Langkah tersebut bertujuan agar situasi tetap aman, aktivitas masyarakat tidak terganggu, dan pembangunan di Lampung Tengah dapat berjalan tanpa hambatan.
Dengan adanya dukungan dari PMD KAHMI serta elemen masyarakat lainnya, diharapkan penyelesaian konflik lahan yang selama ini berlarut-larut bisa segera menemukan titik terang. Komitmen kolektif ini menunjukkan bahwa persoalan pertanahan bukan hanya menjadi urusan pemerintah semata, melainkan tanggung jawab bersama demi menjaga ketenteraman dan keberlangsungan hidup masyarakat Lampung.